Peran ASEAN dan PBB

Nama : Amelia Yuni Sabilla

NIM : 2252100095

Untuk memenuhi uji SKU Pandega No 17

ASEAN merupakan organisasi regional yang beranggotakan 10 negara, tujuan dibentuknya ASEAN adalah menjaga stabilitas kawasan serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jika terjadi suatu perselisihan antara anggota-anggotanya maupun dengan negara di luar anggota ASEAN dihimbau menggunakan jalan damai sesuai dengan yang tertuang dalam TAC 1976. Hal ini untuk memaksimalkan apa yang telah dituangkan di dalam TAC seperti : Saling menghormati kemedekaan, perkebunan, dan intergritas wilayah semua bangsa; Setiap negara berhak memelihara keberadaanya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar; Tidak mencampuri urusan dalam negara lain; Menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan dengan jalan damai; serta Menolak ancaman penggunaan kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan dimana metode pengumpulan data dari buku, artikel dan bacaan lain sebagai bahasa analisis. Data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori kemudian disajikan sistematis secara deskriptif.

Peranan Indonesia Sebagai Anggota Dewan HAM PBB Bagi Upaya Penegakan HAM di Indonesia

 Hak Asasi Manusia merupakan suatu landasan utama dalam berjalannya pembangunan yang irasional. Dalam melaksanakan penegakan Hak asasi Manusia di Indonesia, barang tentu tidak bisa dilakukan dengan sendiri melainkan harus ada pihak - pihak yang bisa membantu proses terlaksananya dan terciptanya proses tersebut. Dalam hal ini peran dan kontribusi Dewan HAM PBB diharapkan mampu untuk menjembatani dan membantu proses penegakan HAM di Indonesia. Dengan adanya Indonesia masuk sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu langkah yang sangat relevan. Hal yang menarik perhatian penulis adalah sejauhmana komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB Lalu sejauh mana upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menyelidiki dan mendeksripsikan Komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Selanjutnya ingin mengetahui korelasinya dengan upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan organisasi politik internasional, ekonomi internasional, kerjasama internasional dan internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Yaitu mencoba menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini Komitmen dan kontribusi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Hasil penelitian ini adalah : komitmen dan kontribusi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB melalui pembentukan kelembagaan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai salah satu instrumen penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia memberikan komitmennya melalui masuknya Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB karena memiliki visi yaitu, menciptakan perdamaian dunia.  Upaya Penegakan HAM menciptakan perdamaian dunia. 

Sebagai salah satu pemimpin bangsa Asia Afrika yang terkemuka di masa lalu, Sukarno mengambil peran penting dalam diplomasi internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sukarno tentu saja memiliki harapan yang besar akan kehadiran PBB di dalam sistem internasional. Para sarjana liberal internasionalisme meyakini bahwa institusi internasional merupakan sarana fundamental yang dapat mencegah terjadinya perang besar. Meskipun demikian, peran dan fungsi PBB sebagai mediator perdamaian seringkali tidak berjalan semestinya. Artikel ini menganalisis pemikiran Sukarno mengenai fungsi institusi internasional. Dalam artikel ini, penulis menempatkan pemikiran Sukarno dalam konteks perluasan teori hubungan internasional mengenai institusi dalam pendekatan realisme dan utopia liberalisme. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari arsip, surat kabar dan buku yang diterbitkan antara tahun 1950-1960'an. Penulis berargumen bahwa Sukarno memandang PBB sebagai institusi internasional melalui pendekatan realisme yang kritis terhadap visi institusi internasional. Pendekatan realis yang dimiliki Sukarno dalam menempatkan negara dan kepentingan nasional sebagai tujuan utama dalam berpartisipasi di PBB. Sukarno melihat bahwa sistem internasional terdiri dari anarki dimana setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing (kepentingan pribadi) untuk bertahan. Pendekatan realis yang dimiliki Sukarno dalam menempatkan negara dan kepentingan nasional sebagai tujuan utama dalam berpartisipasi di PBB. Sukarno melihat bahwa sistem internasional terdiri dari anarki dimana setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing (kepentingan pribadi) untuk bertahan. Pendekatan realis yang dimiliki Sukarno dalam menempatkan negara dan kepentingan nasional sebagai tujuan utama dalam berpartisipasi di PBB. Sukarno melihat bahwa sistem internasional terdiri dari anarki dimana setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing (kepentingan pribadi) untuk bertahan.